Kebijakan perdagangan internasional bukanlah sesuatu yang tunggal. Di balik istilahnya yang terdengar teknokratis, kebijakan ini sebenarnya punya banyak bentuk. Masing-masing memiliki tujuan, cara kerja, dan efek yang berbeda tergantung siapa yang menerapkannya dan dalam konteks apa.
Jadi, sebelum kamu buru-buru menyimpulkan apakah suatu kebijakan itu proteksionis atau liberal, ada baiknya kamu mengenali dulu jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional yang umum diterapkan di berbagai negara.
Tarif atau Bea Masuk
Kebijakan perdagangan internasional yang satu ini cukup populer dan sering memicu perdebatan. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang impor. Tujuannya? Melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk luar.
Ketika tarif diberlakukan, harga barang impor otomatis menjadi lebih mahal. Akibatnya, konsumen lokal akan lebih memilih produk dalam negeri yang harganya lebih kompetitif. Namun, efek sampingnya bisa berupa ketegangan dagang antar negara.
Kuota Impor
Kebijakan perdagangan internasional berupa kuota berarti membatasi jumlah barang tertentu yang boleh masuk ke suatu negara dalam periode waktu tertentu. Ini bukan soal harga, tapi soal volume.
Misalnya, pemerintah hanya mengizinkan impor 1.000 unit mobil dalam setahun. Setelah kuota itu terpenuhi, sisanya akan ditolak masuk. Tujuannya tetap sama: menjaga stabilitas industri lokal.
Subsidi Ekspor
Kebijakan perdagangan internasional juga bisa bersifat ofensif, seperti pemberian subsidi ekspor. Dalam hal ini, pemerintah memberi insentif pada pelaku usaha yang mengekspor barangnya ke luar negeri.
Subsidi ini bisa berupa potongan pajak, bantuan logistik, atau dana tunai langsung. Dengan subsidi, harga ekspor bisa lebih murah dan kompetitif di pasar global, sekaligus memperluas pasar bagi pelaku usaha domestik.
Dumping
Dumping sebenarnya adalah praktik perdagangan internasional yang kontroversial. Ini terjadi saat sebuah negara atau perusahaan menjual produk di luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga domestik.
Meskipun tidak semua dumping ilegal, kebijakan perdagangan internasional sering kali digunakan untuk menanggulanginya, seperti mengenakan tarif anti-dumping. Tujuannya tentu untuk melindungi pasar dalam negeri dari gempuran harga tidak wajar.
Larangan Ekspor atau Impor
Beberapa negara memberlakukan kebijakan perdagangan internasional yang sangat ketat berupa larangan ekspor atau impor. Alasan pelarangannya bisa politis, strategis, atau demi menjaga ketersediaan sumber daya dalam negeri.
Misalnya, larangan ekspor bahan pangan saat terjadi krisis pangan nasional, atau larangan impor barang dari negara yang sedang dikenai sanksi internasional.
Standardisasi dan Regulasi Teknis
Kebijakan perdagangan internasional juga bisa mengambil bentuk yang lebih halus seperti standardisasi. Negara bisa mensyaratkan standar kualitas tertentu, keamanan produk, atau pelabelan khusus.
Tujuannya bukan untuk menolak produk asing secara eksplisit, tapi secara teknis bisa menjadi hambatan bagi barang impor yang tidak sesuai standar. Ini sering disebut sebagai hambatan non-tarif.
Tinggalkan Balasan